Agenda Pemkab Pinrang Mulai Ditekel Dewan, Pengamat: Bupati Kurang Komunikatif dan Akomodatif

Terkini id, Pinrang — Terjadi beberapa momen penting di Bumi Lasinrang, yang menunjukkan atmosfer politik eksekutif-legislatif sedang tidak baik-baik saja. Pengamat menilai, ini menjadi tanda komunikasi politik tak berjalan harmonis. 

Untuk diketahui, Partai Demokrat di Pinrang merupakan partai penguasa. Bupati sendiri, Andi Irwan Hamid merupakan ketua DPC Demokrat Pinrang. Sementara Di DPRD Pinrang, ketua DPRD juga diketuai kader demokrat, Muhtadin. Di sisi lain, bupati terpilih saat ini, itu didukung beberapa partai yakni, PDIP dan PKB.

Kendati eksekutif dan legislatif dipimpin kader Demokrat, serta dukungan dua partai lain yakni PDIP dan PKB, rupanya itu tidak menjamin agenda atau rencana Pemkab bisa lolos begitu saja.

Baca Juga: Pemkab Gantung Hasil Seleksi Perusda Pinrang, Pansel: Kami juga Tidak...

Sebut saja pada agenda, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2022. Kala itu, agenda paripurna dijadwalkan semestinya ketuk palu Jumat, 6 Agustus, tetapi alotnya pembahasan membuat paripurna diagendakan kembali pada Senin, 9 Agustus 2021.

Salah satu yang membuat pembahasan alot yakni rencana peminjaman Pemkab Pinrang sebesar Rp75 miliar, namun ditolak. Penolakan itu pun dinilai bukan tanpa alasan. Sebab itu disinyalir karena pemkab pun tidak mengamini usulan dewan untuk peningkatan kegiatan pokok pikiran (pokir) DPRD Pinrang.

Baca Juga: Persiapan Kenaikan Sabuk, Inkanas Pinrang Intens Latihan

Momen tidak harmonis lainnya juga pernah terjadi. Yaitu saat rapat paripurna pembahasan LKPJ Bupati 2020. Agendanya sempat tertunda karena banyak anggota dewan yang tidak hadir sehingga menyebabkan tidak kourum. Dugaan muncul, transaksi dan lobi politik yang tidak terakomodir membuat anggota  dewan banyak yang memilih tidak hadir.

“Sepertinya kepala daerah kurang komunikatif dan akomodatif. Semestinya, bupati memiliki pendekatan persuasif kepada partai pendukungnya atau koalisi. Dia harus mampu mengakomodasi kepentingan partai pendukung sehingga dukungan di DPRD juga mampu terlihat,” nilainya, Kamis 12 Agustus 2021.

Lukman menjelaskan, ketika legislatif dan eksekutif dipimpin kader yang sama seperti di Pinrang, sebenarnya ada potensi besar untuk meloloskan setiap agenda politik. Belum lagi, jika kursi partai mendominasi dan mendapat dukungan massif dari partai koalisi.

Baca Juga: Pemda Pinrang Prioritaskan Dana Hibah Dibanding Perbaikan Jalan, Eks Legislator:...

“Sepertinya Pak Bupati (Irwan Hamid) belum mampu membangun komunikasi politik yang bagus dengan koalisinya. Semestinya juga dengan kekuatan koalisi yang ada, kebijakan pemerintah bisa mulus, tetapi ini ada kendala,” tutupnya.

Bagikan