NETWORK
Terkini.id, Pinrang — Sekretaris KPU Pinrang, Masmuda, akhirnya angkat bicara terkait polemik biaya operasional para pantarlih di Bumi Lasinrang, yang sejauh ini masih menjadi tanya besar.
Masmuda mengungkapkan, jika memang betul di mata anggaran itu tercatat ada yang namanya biaya operasional untuk pantarlih. Demikian pula untuk PPK dan PPS, keduanya pun tercatat punya biaya operasional di luar gaji bulanan yang mereka terima.
“Hanya saja, dalam juknis yang kami terima dan kami koordinasikan ke Provinsi. Nah, peruntukan biaya operasional bagi PPK dan PPS memang diterima dalam bentuk uang. Kalau pantarlih di juknisnya terinci untuk belanja perlengkapan,” urainya, Minggu 14 Mei 2023.
Ia merinci, biaya operasional pantarlih yang nilainya Rp1 juta itu, memang ditujukan untuk rompi, topi, ATK, id card, lanyar, formulir model A (30 lembar), buku kerja pantarlih, stiker dan kebutuhan lain yang perlu juga penting dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian sebagaimana aturan yang berlaku.
Saat ditanya nilai Rp1 juta yang jika dirasionalkan tidak akan habis, kalau cuma untuk belanja perlengkapan pantarlih, Masmuda mengaku, biaya operasional pantarlih masih ada yang tersisa.
“Iya masih ada sisa anggaran dari situ (biaya operasional),” akunya tanpa merinci dengan detail, porsi atau harga per item pembelian barang perlengkapan pantarlih.
Perihal informasi biaya operasional Rp500 per bulan yang akan diterima pantarlih, Masmuda, menyalahkan PPK dan PPS yang tidak menginformasikan itu dengan benar.
“Waktu bimtek pertanggungjawaban tingkat PPK dan PPS itu kami sampaikan di sana. Selanjutnya ada bimtek pantarlih yang dilakukan oleh PPK dan PPS. Harusnya disampaikan di sana,” bebernya.
“Dan Kami di KPU sama sekali tidak pernah menyampaikan informasi ada biaya operasional dalam bentuk uang untuk pantarlih. Jika memang terbukti kami di KPU pernah menyampaikan itu, saya siap bertanggungjawab,” bebernya lagi.