BKUD dan Disdik Pinrang Tahu Aturan tapi Tidak Dijalankan, Pengamat: Harus Disanksi

Terkini.id, Pinrang — Gaji 13 juga THR untuk ASN semestinya dibayarkan via transfer untuk menghindari pungli, sebagaimana aturan yang ada. Meski stakeholder tahu hal itu, sejauh ini hak-hak pegawai di Bumi Lasinrang masih dibayarkan secara tunai.

Seperti diketahui, jika Badan Keuangan Daerah (BKUD) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pinrang, itu dilaporkan ke Ombudsman Sulsel, terkait adanya pengakuan sekaligus pelaporan dari ASN di Pinrang, yang gaji 13 serta THR-nya itu dipangkas hingga Rp500 ribu per kepala.

Makanya Ombudsman, merespons itu dengan meminta klrifikasi tertulis dari BKUD dan Disdik Pinrang. Kedua instansi itu pun, telah mengirimkan surat klarifikasinya. Isi surat klarifikasinya pun sama persis.

Baca Juga: Pemkab Gantung Hasil Seleksi Perusda Pinrang, Pansel: Kami juga Tidak...

Isinya tertulis, sejak adanya kebijakan pemberian gaji 13 dan THR, SKPD dalam lingkup Kabupaten Pinrang melakukan pembayaran dengan sistem tunai (transfer ke kas bendahara pengeluaran SKPD) dan sejauh ini belum ada komplain atau keberatan dari pihak mana pun.

Tertulis dalam surat klarifikasi itu, karena kini telah ada pihak yang dirugikan dengan sistem tunai tersebut dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka ke depan pembayaran gaji 13 dan THR akan menggunakan sistem transfer.

Baca Juga: Persiapan Kenaikan Sabuk, Inkanas Pinrang Intens Latihan

Nah untuk diketahui juga, merujuk Peraturan Menteri Keuangan No.42/PMK.05/2021 bahwa Pembayaran THR dan gaji 13 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh PPSM ke rekening penerima.

Terkait hal itu, Pengamat Pemerintahan Unhas, Andi Lukman Irwan, menyampaikan penyelenggaraan keuangan daerah telah ada aturan jelas beserta juknisnya. Utamanya penegasan bahwa harus dilakukan via rekening.

“Tujuan gaji atau tunjangan dibayar via rekening langsung memang untuk menghindari adanya pungutan. Misalnya dianggap ada uang terima kasih, uang rokok atau apapun namanya yang kemudian memotong hak si penerima,” ungkapnya, Rabu 25 Agustus 2021.

Baca Juga: Pemda Pinrang Prioritaskan Dana Hibah Dibanding Perbaikan Jalan, Eks Legislator:...

Lukman pun mendesak agar bupati turun tangan langsung memberikan teguran kepada SKPD yang ternyata masih menerapkan pembayaran gaji secara tunai.

“Ini harus ada atensi pak bupati. Harus ada sanksi ke dinas yang masih membayarkan gaji secara tunai. Apalagi jika sudah tahu aturan teknis tapi ternyata diabaikan dengan berbagai alasan,” tegasnya.

Bagikan