Pangkas Gaji 13 dan THR ASN, BKUD juga Disdik Pinrang Dilaporkan ke Ombudsman

Terkini id, Pinrang — Ombudsman Sulsel menerima laporan, terkait adanya dugaan pemangkasan hak ASN. Khususnya terkait gaji 13 dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer, membenarkan, jika pihaknya telah menerima laporan terkait maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur soal mekanisme pembayaran THR dan gaji 13 secara tunai.

“Kami telah mengirimkan surat untuk permintaan klarifikasi ke pihak terkait,” jelasnya, Senin 23 Agustus.

Baca Juga: Pemkab Gantung Hasil Seleksi Perusda Pinrang, Pansel: Kami juga Tidak...

Mereka yang telah disurati oleh Ombudsman Sulsel sebagai respons terhadap laporan yang masuk adalah Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).

Dalam kedua institusi, diduga ada oknum yang melakukan penyimpangan terhadap prosedural, yang berujung terjadi pemotongan/pungli terhadap hak ASN saat menerima gaji 13 dan juga THR, khususnya di lingkup Disdik Pinrang dan secara umum pada lingkup OPD se-Kabupaten Pinrang.

Baca Juga: Persiapan Kenaikan Sabuk, Inkanas Pinrang Intens Latihan

“Untuk saat ini, kami belum menerima dan masih menunggu klarifikasi tertulis dari pihak terkait,” terangnya.

Terkait dugaan pemangkasan itu, Sekdisdik Pinrang, Muzakkir, enggan untuk berkomentar soal hal tersebut.

“Konfirmasi ke Kasubag Keuangan Bu Wahidah. Saya lagi rapat ini,” dalihnya.

Baca Juga: Pemda Pinrang Prioritaskan Dana Hibah Dibanding Perbaikan Jalan, Eks Legislator:...

Demikian pula dengan kepala BKUD Pinrang, Agurhan. Hingga berita ini diturunkan belum merespons untuk dikonfirmasi, baik itu pesan WA maupun telepon selulernya. 

Baca berikutnya
Gaji 13 dan THR ASN...
Bagikan